SOROT BAGIAN 1
Jakarta Macet

Macet Jakarta Salah Siapa

Gubernur DKI akan membatasi gerak sepeda motor di jalanan. Jakarta macet total 2014?

Jum'at, 19 Juni 2009, 21:54 WIB
Edy Haryadi, Muhammad Hasits, Lutfi Dwi Puji Astuti, Sandy Adam Mahaputra
Foto:
Sepeda Motor (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

Motor Raja Jalanan (Bag.1)

VIVAnews – HARI masih gelap ketika Darwis Mustopa, 45 tahun, mulai bersiap-siap ke Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia tinggal di Pondok Ungu, Bekasi. Sudah sepuluh tahun ini, sejak mengajar di satu sekolah di Kemayoran, Darwis harus memacu motornya sejak subuh.

Motor adalah pilihan Darwis karena irit dan cepat. Dia akan terlambat masuk kerja jika naik bis kota. Jalanan Jakarta segera padat sesaat sebelum matahari terbit. Macet akan menghadang di setiap titik. Itu sebabnya, setiap hari dia berangkat sebelum azan subuh.

Tapi motor “irit dan nyaman” itu mungkin tak bisa lagi bebas ditunggangi di jalanan Ibukota. Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, kemacetan di Jakarta kian parah.  Dia menuding sepeda motor sebagai biangnya.  “Beranaknya seperti kucing," kata Fauzi.

Fauzi agaknya risau melihat sepeda motor padat memenuhi jalan. Data Polda Metro Jaya menyebutkan, dari 2002-2007, rata-rata ada 250 ribu sampai 300 ribu motor baru per tahun,  atau 700-900 motor per hari.  Jumlah total sepeda motor di DKI pada 2007 mencapai 3,5 juta unit. Meski tak sehebat motor, pada rentang waktu sama, jumlah mobil di Ibukota sekitar 2,2 juta. Atau, meningkat 250-300 kendaraan per hari.

Pertumbuhan kendaraan itu tak sebanding penambahan ruas jalan. Jakarta hanya memiliki jalan seluas 6,2 persen, dari luas ibukota 650 kilometer persegi. Idealnya luas jalan di Jakarta 10-14 persen. Sementara, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta saja pada akhir 2007 tercatat 5,7 juta unit.

Jalan di DKI Jakarta, kata Fauzi Bowo, hanya berkembang 0,01 persen per tahun. Sedangkan jumlah kendaraan lima tahun terakhir naik 9,5 persen per tahun. Setiap hari rata-rata ada 1.127 unit permohonan STNK baru untuk 236 mobil dan 891 motor.

Itu sebabnya, Fauzi Bowo ingin membatasi gerak sepeda motor di Jakarta. "Kami tidak bisa membatasi orang beli sepeda motor. Yang bisa diatur adalah penggunaannya," ujar Fauzi Bowo. Tapi, belum begitu jelas, bagaimana peraturan pembatasan itu akan diterapkan. Fauzi tampaknya baru melempar ide, dan mau melihat riak reaksinya.


© VIVA.co.id   |   Share :  
Rating
KOMENTAR
dedenz
19/10/2010
Bagaimana kalau mengurangi ( mengatasi masih sulit ) kemacetan dengan cara yang sangat extrem ??? A. Hilangkan angkutan umum secara total dari jakarta, kenapa? karena semua saya bilang semua sopir angkutan tidak punya kecerdasan yang memadai untuk memaham
Balas   • Laporkan
Endang Hadiyat
06/08/2010
Mengatasi macet Jakarta , Departemen- Departemen pindahkan keluar Jakarta, lokasi dapat di Sentul untuk Dep PU, Tiga Raksa untuk Dep Agama, Parung Untuk Dep, Pertanian, Serpong untuk Dep Perdagangan. Hanya Presiden yang punya wewenang unt memindahkan
Balas   • Laporkan
Endang Hadiyat
06/08/2010
Mengatasi macet Jakarta , Departemen- Departemen pindahkan keluar Jakarta, lokasi dapat di Sentul untuk Dep PU, Tiga Raksa untuk Dep Agama, Parung Untuk Dep, Pertanian, Serpong untuk Dep Perdagangan. Hanya Presiden yang punya wewenang unt memindahkan
Balas   • Laporkan
Endang Hadiyat
06/08/2010
Mengatasi macet Jakarta , Departemen- Departemen pindahkan keluar Jakarta, lokasi dapat di Sentul untuk Dep PU, Tiga Raksa untuk Dep Agama, Parung Untuk Dep, Pertanian, Serpong untuk Dep Perdagangan. Hanya Presiden yang punya wewenang unt memindahkan
Balas   • Laporkan
Herlambang Cipta Aji
20/08/2009
Transportasi umumnya mahal dan tidak nyaman, apalagi cepat (jauuh..)
Balas   • Laporkan
Uluz
18/08/2009
Pengaturan lalu lintas di Jakarta secara komprehensif dengan cara, optimasi antara jalan, penduduk, kendaraan, serta kebijakan pemerintah yang amburadul, seperti, ijin untuk angkutan umum yang menguntungkan regulator dan pengusaha dengan tanpa melayani ke
Balas   • Laporkan
iday
12/08/2009
sandiwara mu terlalu pak... klasik... bukalah wawasanmu pak kumis... dari situ lah kau mendapat PAD DKI besar...cobalah memberlakukan kadarluasa kendaraan bermotor...seperti negeri seberang...memang itu akan mengurangi PAD mu...jangan menuduh pengendara
Balas   • Laporkan
Randy Guavara
11/07/2009
Giamana kalu semua Pejabat pemerintah dan pegawai negri diharuskan memakai kendaraan umum,... trus adakan 3 in 1 lebih banyak kalau untuk pembatasan sepeda motor sepertinya kurang tepat, bagaimana dengan pembatasan Mobil pribadi
Balas   • Laporkan
rusdi
26/06/2009
Bang Fauzi bagaimana. Masa motor mau dibatasi di Jakarta. Sementara kondisi angkutan umum masih semrawut. Rapikan dulu transportasi nasional, baru motor dilarang. Itu loh kaya kumisnya bang Fauzi. Rapi...
Balas   • Laporkan
Benny
26/06/2009
setuju dengan mas saefudin, berani gak gubernur (yang katanya ahli....???) uji coba....hayo.....berani ndak...???!!!
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau